Beras Saset: Solusi atau Langkah Panik?

Publish, 2018-06-08 20:27:11 WIB
Beras diketahui masih menjadi komoditas utama hasil pertanian mayoritas warga Indonesia. Data Sensus Pertanian tahun 2013 menunjukkan produksi beras mencapai angka 69,27 juta ton, atau naik 3,29% per tahun bila dibandingkan produksi pada tahun 2003 yang berada di angka 52,14 juta ton .

Akan tetapi di samping adanya kenaikan produksi beras, harga beras di Indonesia saat ini sangat fluktuatif. Untuk Beras Kualitas Medium, yang merupakan mayoritas pangsa pasar di Indonesia , Pusat Informasi Harga Pangan (PIHPS) Nasional mencatat pada awal Januari 2018, Beras Kualitas Medium II mencapai angka Rp 11.850/kg. Harga beras untuk jenis ini terus naik sampai dengan awal bulan Juni 2018, yakni berada di angka Rp 12.450/kg.

Mahalnya harga beras di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya tidak sesuainya data terkait stok beras yang ada saat ini, kelangkaan gabah, minimnya pasokan dari daerah sampai dengan gagal panen di berbagai daerah produsen beras.

Untuk mengatasi masalah tingginya harga beras di Indonesia, Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, berniat melakukan penjualan beras dalam bentuk saset. Menurutnya, gagasan untuk mengeluarkan beras saset bertujuan agar dapat menjangkau masyarakat bawah. Nantinya untuk satu kemasan beras saset dengan ukuran 250 gram, akan dihargai sekitar Rp 2.000.,- Rp 2.500,-.

Terkini, pada hari Rabu, (6/6/2018) Direktur Komersial Bulog, Tri Wahyudi Saleh, dalam keterangannya menyebutkan Bulog sudah mengalokasikan sekitar 100 ton beras, yang akan dikemas dalam saset ukuran 200 gram, untuk dipasarkan di wilayah Jawa Barat .

Menyikapi hal tersebut, Kabid Data dan Informasi Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PSPI), Angga Hermanda, menyebutkan kebijakan yang diambil Bulog terkait beras saset tersebut keliru.

“Saat ini problem utama adalah bukan pada kemasan. Problem Bulog yakni serapan beras dalam negeri yang masih sangat rendah, yakni hanya 36,3 persen dari target. Berdasar rapat koordinasi terbatas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Februari 2018, dalam kurun Januari-Juni 2018 ini Bulog diberikan target sebesar 2,2 juta ton. Namun terealisasi baru 800 ribu ton,” tuturnya.

Selain rendahnya serapan Bulog, kebijakan pemerintah dalam Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah dan Beras juga dinilai menjadi penyebabnya.

“Saat ini Instruksi Presiden 5/2015 tentang HPP sudah tidak relevan diterapkan, karena harga gabah dan beras di lapangan jauh lebih tinggi. Walaupun sudah ada kelenturan harga sebesar 10-20 persen, Bulog kalah bersaing dengan swasta yang memberikan harga bagus ke petani” ujarnya.

Oleh karena itu, Angga Hermanda menilai pemerintah dalam mencari solusi terkait permasalahan di sektor beras, harus segera merevisi kebijakan Inpres tersebut.

“Selain karena sudah tidak relevan lagi, upaya revisi Inpres ini juga merupakan keharusan, mengingat UU Pangan No. 18 Tahun 2012, telah dimandatkan pembentukan Kelembagaan Pangan, sebagai lembaga yang memiliki otoritas terhadap pangan. Akan tetapi, sampai saat ini hal tersebut sebagai belum diimplementasikan,” tutupnya.
sumber

Komentar

Category

Popular Article

Iklan Baris

© Hak Cipta Terpelihara PISPI