PISPI: Stop Polemik Impor, Tata Kelola Pangan Wajib di Benahi, Bentuk Badan Pangan Nasional

Publish, 2018-10-06 08:15:08 WIB
Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang dihadiri antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menyetujui izin impor beras tahap ke-III sepanjang tahun 2018 ini. Kuota impor itu ditetapkan pada bulan Juli dengan target sebesar 1 juta ton beras asal Vietnam, Thailand, Myanmar, India, dan Pakistan.

Bulog juga telah menambah izin perpanjangan impor hingga 31 Oktober 2018. Sebagaimana diketahui sebelumnya perizinan impor beras pada tahap I dan II juga telah dikeluarkan pada bulan Februari dan Mei 2018, masing-masing jumlahnya 500.000 ton. Sehingga total kuota impor beras sampai dengan saat ini sudah mencapai 2 juta ton.

Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) menilai bahwa solusi tata kelola pangan harus segera ditempuh di tengah polemik berkepanjangan tersebut.

Resep mengurai kisruh pangan tersebut sebenarnya sudah dimandatkan dalam UU 18/2012 tentang Pangan.

Pasal 126 UU Pangan tentang Kelembagaan Pangan menyebutkan, dalam hal mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional, bisa dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Badan Pangan Nasional ini dalam pelaksanaannya memiliki wewenang yang strategis dan taktis serta diyakini akan menajawab persoalan-persoalan pangan yang selama ini dihadapi. Namun sudah 6 (enam) tahun UU Pangan disahkan, kelembagaan pangan tak kunjung dibentuk Presiden.

Walau sesungguhnya lembaga ini menurut Pasal 151 UU Pangan harus telah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan yakni pada tahun 2015.

Selengkapnya:
Polemik impor bentuk badan pangan nasional sekarang
https://demokrasirakyat.com/2018/09/30/polemik-impor-bentuk-badan-pangan-nasional-sekarang/

Atasi impor pemerintah harus bentuk badan pangan nasional
https://nusantara.rmol.co/read/2018/09/30/359777/Atasi-Impor,-Pemerintah-Harus-Bentuk-Badan-Pangan-Nasional

Polemik impor beras ini saran perhimpunan sarjana pertanian Indonesia
http://jakarta.tribunnews.com/2018/09/30/polemik-impor-beras-ini-saran-perhimpunan-sarjana-pertanian-indonesia

Kelemahan data kebetuhan nasional picu polemik impor beras
https://jatim.sindonews.com/read/1911/1/kelemahan-data-kebutuhan-beras-nasionalpicu-polemik-impor-beras-1538363443

Soal impor beras ini saran perhimpunan sarjana pertanian Indonesia
http://teropongsenayan.com/93108-soal-beras-impor-ini-saran-perhimpunan-sarjana-pertanian-indonesia

Stop polemik impor PISPI usul dibentuk badan pangan nasional
https://politik.rmol.co/read/2018/09/30/359716/Stop-Polemik-Impor,-Pispi-Usul-Dibentuk-Badan-Pangan-Nasional-

PISPI usul bentul badan pangan nasional solusi kurangi impor
http://politiktoday.com/pispi-usul-bentuk-badan-pangan-nasional-solusi-kurangi-impor-pangan/

PISPI: Kesimpasiuran data picu kegaduhan antar lembaga
http://www.beritamoneter.com/pispi-kesimpasiuran-data-beras-picu-kegaduhan-antar-lembaga/

PISPI desak pemerintah bentuk badan pangan nasional
http://www.rmoljabar.com/read/2018/10/01/86203/PSPI-Desak-Pemerintah-Bentuk-Badan-Pangan-Nasional-

PISPI desak pemerintah bentuk badan pangan nasional
http://www.inikata.com/pspi-mendesak-pemerintah-bentuk-badan-pangan-nasional/
sumber

Komentar

Category

Popular Article

Iklan Baris

© Hak Cipta Terpelihara PISPI