PSPI Ingin Wujudkan Pertanian yang Visioner dan Integratif

Publish, 2017-10-26 21:29:12 WIB
Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PSPI), Sunarso ingin mewujudkan dunia pertanian dalam negeri yang visioner dan terintegrasi. Caranya, dengan mempersiapkan strategi reforma agraria yang dibagi menjadi dua konsep yakni di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.
Berita Terkait

Untuk di Jawa, kata dia reforma agraria dilaksanakan dalam bentuk konsolidasi pengelolaan yang disebut corporate farming.

"Subyek utamanya adalah petani," tandasnya dalam surat elektronik yang diterima redaksi, Rabu (25/10).

Nah, menurut dia, untuk melaksanakan corporate farming, syaratnya adalah petani harus memiliki tanah. Karena dengan hal itu, petani akan mudah melakukan kegiatan usaha tani dan menentukan pertanaman yang akan dibudidayakan. Petani juga akan mudah mengakses permodalan.

“Solusi pertanian saat ini adalah dengan corporate farming yang seluruhnya harus dikonsolidasikan," tambahnya.

Saat ini, lanjutnya hanya perusahaan BUMN yang melakukan corporate farming dengan skala nasional. Namun katanya, kebijakan itu tetap harus dibuat secara partisipatif.

"Akan tetapi corporate farming hanya mengkonsolidasikan area sampai memenuhi skala ekonomi saja. Lantas bagaimana agar hasil konsolidasi itu efisien dan hasilnya bernilai tambah? Menuju kejalan itu, yakni dengan membangun industri berbasis pertanian," urainya.

Sunarso melanjutkan, reforma agraria untuk di luar Pulau Jawa. Dimana disana lahan sudah tersedia dengan masih banyaknya tanah dibawah penguasaan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang bisa di distribusikan kepada petani.

“Tujuan utama reforma agraria adalah untuk memberikan pemerataan kesempatan usaha tani kepada petani, jika sudah merata dan memenuhi skala ekonomi, maka akan terjadi pemerataan pendapatan. Dan itulah yang dimaksud untuk mengurai tingkat kesenjangan ekonomi," bebernya.

Adapun dalam menjalankan reforma agraria, Sunarso bilang hal yang patut menjadi perhatian diantaranya dari sisi sosiologis, ketahanan, hukum, dan lainnya.

"Kebijakan ini harus melibatkan banyak pihak, termasuk organisasi sarjana pertanian dan organisasi petani itu sendiri,” tukasnya.
sumber

Komentar

Category

Popular Article

Iklan Baris

© Hak Cipta Terpelihara PISPI